Masalah Ketimpangan Ekonomi Indonesia

Persoalan pemerataan ekonomi harus dilihat dari bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada. Dalam pandangan indonesia tepatnya Indonesia perlu meningkatkan sumber daya manusia yang mencapai 242.325.638 jiwa pada tahun 2011 lalu. Tak bisa di pungkiri kurangnya pemanfaatan sumber daya manusia di Indonesia masih kurang,salah satu faktornya adalah kurangnya pemerataan sumber daya manusia di Indonesia.

Dalam sejarah Indonesia,pada orde baru, Indonesia belum memiliki system pemerintahan otonomi daerah ,sehingga pembangunan hanya  memfokuskan pada kota besar saja. Hal tersebut menyebabkan kurangnya pertumbuhan ekonomi pada kota kecil tepatnya di luar pulau jawa. Hingga saat ini banyak orang yang mengadu nasib ke jawa sehingga terjadi ledakan penduduk di pulau jawa. Padahal sudah jelas pulau Kalimantan dan pulau pulau lainnya memiliki sumber daya alam yang lebih dari pulau jawa.

Dari pernyataan di atas tentu besar tanggung jawab dari pemerintah ,sehingga perlunya pemaksimalan kerja otonomi daerah. Salah satu penanggulangannya yaitu melalui transmigrasi, Indonesia sudah sejak lama melakukan proses transmigrasi ini untuk mencapai dua tujuan secara sekaligus. Pertama, program transmigrasi ini dilakukan untuk dapat mengurangi kepadatan penduduk yang terdapat di pulau Jawa yang telah memicu peningkatan pengganguran dan kemiskinan. Kedua, program transmigrasi tersebut juga dilakukan dalam rangka mendorong proses pembangunan di daerah terbelakang yang menjadi tujuan transmigrasi sehingga lahan yang luas tetapi belum dapat dimanfaatkan karena keterbatasan tenaga kerja dan pemerataan ekonomi akan dapat diatasi.

Pemerintah juga perlu bertanggung jawab atas kebijakannya,seperti yang terjadi pada kebijakan pemerintah ibu kota,mereka memberikan kebijakan yang memanjakan pendatang atau imigran seperti kebijakan surat sehat dan kartu pintar yang di edarkan pemerintah DKI Jakarta. Hal tersebut menimbulkan permasalahan yang membuat pendatang dari luar jawa berbondong bondong ke jawa untuk mencari kehidupan yang lebih baik ,tapi kenyataannya malah menjadikan ibu kota semakin padat.

Menyambung kebijakan pemerintah tentang kartu pintar ,kita juga perlu memperbaiki masalah pendidikan di Indonesia. Seperti kita ketahui banyak orang tua yang tidak mengedepankan pendidikan anak-anak mereka. Mereka lebih memilih memperkerjakan anaknya ketimbang menyekolahkan anaknya. Lagi lagi faktor ekonomi yang mereka permasalahkan. Tentu pemerintah harus membuka mata mereka. Seperti kita contohkan kebijakan BLSM yang di lakukan oleh pemerintah. Jika di perhatikan,dana BLSM hanya membantu masyarakat hanya waktu tertentu saja. Coba kita bayangkan jika dana tersebut digunakan untuk dana pendidikan,seperti buku ,perbaikan sekolah, peningkatan kualitas guru dan lain sebagainya. Hal tersebut tak hanya membantu masyarakat pada waktu itu saja ,tetapi juga bisa menjadi investasi masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik. Tak hanya itu,tentu pendekatan pemerintah kepada masyarakat juga perlu di tingkatkan untuk menambah motivasi masyarakat kepada perkembangan kemajuan bangsa, bahwa mereka masih di butuhkan bangsa ini.

Dari kesimpulan di atas,pemerataan penduduk sangat berpengaruh terhadap pemerataan ekonomi Indonesia, hal tersebut sangat terlihat jelas, juga masalah penumpukan kependudukan yang menyebabkan penumpukan kemiskinan di ibu kota,yang sebenarnya penduduk yang menumpuk tersebut dapat mengembangkan Sumber Daya Alam di luar jawa yang sangat melimpah,pemerintah juga harus memberikan kebijakan yang tepat, seperti surat sehat dan kartu pintar di wilayah wilayah yang kurang di jamah oleh pendidikan,hal tersebut akan tercipta masyarakat yang berkualitas serta Sumber Daya Alam yang terurus untuk menciptakan keseimbangan pemerataan ekonomi.